TEMPO.CO, Jakarta - Transportasi di penjuru Tunisia pada Kamis, 17 Januari 2019, lumpuh. Kondisi ini terjadi setelah serikat buruh kompak melakukan aksi mogok kerja sebagai protes terhadap pemerintah yang menolak menaikkan gaji 670 ribu pegawai negeri atau PNS.
Tunisia saat ini berada di bawah tekanan Lembaga Moneter Internasional atau IMF untuk membekukan upah sektor publik sebagai bentuk reformasi. Reformasi ini dilakukan untuk membantu negara itu mengurangi defisit anggaran.
Baca:Mogok Kerja Buruh Tolak Bantuan IMF Lumpuhkan Ibukota Argentina
Dikutip dari reuters.com, Kamis, 17 Januari 2019, aksi mogok kerja ini dilakukan selama satu hari. Fasilitas umum yang terpukul akibat mogok nasional ini diantaranya bandara, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, media milik pemerintah dan kantor-kantor pemerintahan.
Maskapai milik pemerintah, Tunisair juga terganggu dengan aksi mogok kerja ini. Jadwal sebagian besar penerbangan terganggu sehingga mengimbau para calon penumpang untuk mengubah jadwal penerbangan mereka.
Baca: Karyawan Freeport: Kasus Mogok Kerja Pekerja Belum Selesai
Di bandara Tunis Carthage, sebagian besar penerbangan dibatalkan dan konter-konter check-in ditutup. Ratusan calon penumpang marah dengan kondisi ini.
Sami Tahri, Wakil Sekjen Serikat Buruh mengatakan pemerintah Tunisia sudah didikte oleh IMF dan memilih untuk melawan para PNS dalam upaya mencari jalan keluar. Tunisia mengunci kesepakatan pinjaman dengan IMF pada Desember 2016 sebesar US$ 2,8 miliar atau sekitar Rp 39,7 triliun. Uang pinjaman itu diperlukan Tunisia untuk memperbaiki perekonomiannya yang mengalami defisit dan memangkas anggaran publik yang membengkak. Namun langkah perbaikan ekonomi ini berjalan lambat.
Tunisia mengalami krisis ekonomi sejak mantan Presiden Tunisia Zine al-Abidine Ben Ali, 82 tahun, terguling. Angka pengangguran dan inflasi, naik. Tunisia bahkan berencana mengurangi anggaran pembayaran gaji PNS hingga 12,5 persen dari Produk Domestik Bruto pada 2020.
